Admin ADN 
Aktadumanews.com, Atambua- Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan di Gedung Wanita Betelalenok, Atambua, Senin (20/04/2026).
Wabup Belu menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan agenda tahunan wajib sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program kerja pemerintah melalui pendekatan perencanaan dari bawah (bottom-up).
“Tahun ini, RKPD 2027 mengusung tema pembangunan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemenuhan layanan dasar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Tema ini dijabarkan dalam 10 program prioritas daerah yang sejalan dengan visi misi kita ‘Belu Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya’,” ujar Vicente Hornai.
Wakil Bupati juga menyoroti tantangan kondisi ekonomi global yang berdampak pada pemangkasan anggaran dan efisiensi transfer ke daerah. Menurutnya, keterbatasan ini tidak boleh menjadi penghalang, melainkan pemicu inovasi.
“Di tengah ketidakpastian global dan efisiensi anggaran, kita harus jitu menentukan skala prioritas. Anggaran harus dialokasikan tepat sasaran untuk pelayanan dasar. Kita akan mendorong digitalisasi pelayanan dan efisiensi belanja operasional yang kurang produktif,” tegasnya.
Wabup Belu juga menekankan pentingnya sinergi antar tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi NTT, dan Kabupaten) serta kolaborasi dengan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan. Fokus pembangunan tahun ini diarahkan khususnya pada penurunan angka kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian bersama: yakni Memastikan setiap program berdampak langsung dan nyata bagi kebutuhan masyarakat; Mengakomodir seluruh usulan desa/kelurahan, kecamatan, serta pokok-pokok pikiran DPRD dengan tetap menjaga asas pemerataan, urgensi, dan keselarasan dengan prioritas nasional maupun provinsi; Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program secara berkala agar tujuan pembangunan tercapai maksimal.
Ia pun mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara untuk bekerja cerdas, berinovasi, dan memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk turut serta mengawasi jalannya pembangunan.
